DARAH, MINYAK DAN NARASI PALSU

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad (Penasihat Militer RI untuk PBB 2017-2019)

JAKARTA || Koranprogresif.id –
*Pendahuluan*

Dari Bandung, kota yang setengah abad silam menjadi mercusuar perlawanan terhadap kolonialisme, saya menulis refleksi ini. Bukan dengan amarah, tetapi dengan kekecewaan seorang prajurit yang pernah menyaksikan sendiri bagaimana panggung Dewan Keamanan kerap berubah menjadi pentas sandiwara.

Saya masih ingat betul sebuah pengalaman yang membekas di ruang sidang PBB. Suatu sore, sebuah draf resolusi tentang sanksi terhadap sebuah negara minyak tiba-tiba diubah total kata-katanya hanya dalam waktu 15 menit. Tidak ada bukti baru, tidak ada pelanggaran HAM yang memburuk. Yang berubah hanyalah harga minyak mentah yang naik tiga dolar per barel pagi itu. Sejak saat itu, saya belajar: di panggung internasional, narasi adalah komoditas dan kebenaran sering menjadi korban pertama.

Beberapa hari lalu, saya membaca sebuah ulasan pendek yang menusuk tulang rusuk kesadaran. Ia mengingatkan bahwa narasi-narasi agung seperti demokrasi, hak asasi, pelucutan senjata dan pemberantasan narkoba hanyalah kain sutra yang menutupi wajah perang yang sebenarnya, wajah yang berlumuran darah dan berminyak. Kini, saya mengajak pembaca untuk membedah topeng itu bersama-sama.

*Venezuela: Ketika Narkoba Hanya Alibi, Minyak adalah Fakta*

Di permukaan, kita disuguhi narasi luhur tentang perlindungan rakyat dari geng narkoba dan penegakan demokrasi di Venezuela. Begitulah Washington menyusun skenarionya. Namun sebagai mantan pengamat militer di kancah PBB, saya terbiasa membaca peta, bukan mendengarkan dongeng. Venezuela duduk di atas cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, lebih dari 300 miliar barel. Itu bukan angka statistik; itu adalah nyawa dari seluruh mesin industri modern.

Ketika sebuah negara memiliki “darah” sebanyak itu, ia tak akan pernah diberi kesempatan untuk bernapas lega. Jika ini benar-benar soal narkoba, mengapa negara-negara lain dengan problematika serupa tidak mendapat perlakuan intimidasi yang sama? Mengapa sanksi terkejam justru dijatuhkan kepada negara yang tangki minyaknya paling penuh? Jawabannya pahit, tetapi jujur: ini bukan soal narkoba. Ini soal siapa yang berhak memegang keran. Siang itu, di tengah hiruk-pikuk Bandung yang panas terik, saya tersadar bahwa perang abad ke-21 tidak lagi dimulai dengan tembakan. Ia dimulai dengan sanksi dan narasi yang dijual kepada pers dunia.

*Selat Hormuz: Loket Tol yang Diperebutkan dan Tragedi Kemanusiaan*

Kita geser peta ke Timur Tengah. Panggungnya berganti, tetapi lakonnya diulang dengan pemain yang sama. Selama bertahun-tahun kita dicekoki ketakutan: Iran memperkaya uranium hingga 60% dan sebentar lagi akan membuat bom nuklir. Israel ketakutan, demikian narasi yang diproduksi. Namun mari kita jernihkan asap propaganda. Badan Energi Atom Internasional tak pernah menemukan setitik bukti pemindahan material ke hulu ledak. Ketakutan itu nyata tetapi ia diciptakan, bukan ditemukan.

Lalu apa yang sesungguhnya terjadi di balik gemuruh retorika senjata pemusnah massal itu? Lihatlah Selat Hormuz. Sebuah lorong sempit, tetapi menjadi urat nadi ekonomi global. 20% minyak dunia, setara 21 juta barel per hari melintas di sana. Jika selat itu tersumbat sehari, harga minyak global melonjak bagai rudal balistik. Dan di sinilah letak “bisnis” baru yang mencengangkan. Amerika ingin mematok “biaya pengamanan” sebesar 20% dari nilai total kargo. Setiap kapal tanker yang melintas harus menyetor seperlima muatannya hanya demi membeli rasa aman yang seharusnya menjadi hak bersama.

Ironisnya, Iran bersama Oman justru mengusulkan pungutan 1% hingga 2%, bukan untuk mencari untung, tetapi untuk merawat mercusuar dan menjaga alur pelayaran tetap aman. Murah, masuk akal, dan manusiawi. Di sinilah saya bertanya sebagai seorang jenderal yang terbiasa membaca gerak-gerik musuh: siapa sebenarnya yang serakah? Siapa yang mengubah laut internasional yang bebas menjadi loket tol pribadi? Jawabannya menggema dari Bandung hingga ke ujung dunia: mereka yang mengobral narasi kemanusiaan, tetapi memungut pajak dari darah orang lain.

*Retaknya Hegemoni dan Bangkitnya David-David Modern*

Apakah ini akan memicu Perang Dunia III? Bisa jadi, tetapi saya belum melihat ke arah sana. Dunia terlalu lelah dan terlalu saling terhubung secara ekonomi untuk perang total. Namun yang akan terjadi justru lebih senyap, lebih dalam dan lebih dahsyat: pergeseran kekuasaan besar-besaran. Hegemoni Amerika di Timur Tengah akan semakin terkikis. Puluhan tahun negara-negara Teluk menyewa “payung keamanan” dari Washington. Tetapi perang terakhir menunjukkan bahwa Iran, di bawah tekanan dan sanksi paling brutal, justru mampu bertahan dan membalas. Kemampuan rudal dan drone-nya kini membuat lawan berpikir dua kali.

Ketika David modern bisa melawan Goliat, maka semua David kecil di dunia akan bertanya: “Mengapa kita tidak belajar membuat ketapel sendiri?” Pasar senjata global akan berubah. Peta aliansi akan dirombak ulang. Amerika mungkin masih perkasa, tetapi aura “ketidak terkalahkan”-nya telah retak. Dan dalam politik internasional, sekali aura itu pecah, ia tak akan pernah kembali utuh seperti sedia kala. Dari Bandung, saya merenung: bukankah ini yang pernah diramalkan oleh para pendiri bangsa? Bahwa hegemoni akan berakhir pada titik di mana moralitas dikalahkan oleh keserakahan.

*Penutup*

Di tengah riuh rendahnya rebutan minyak dan selat, saya selalu mengingat satu kalimat dari orang tua kita yang harus kita gemakan: “Negara akan bertahan jika pangan tercukupi.” Itu bukan jargon politik musiman. Itu adalah doktrin bertahan hidup yang fundamental. Ketika harga energi dunia meledak akibat konflik di Hormuz, yang pertama kali menjerit adalah petani kita karena harga pupuk naik; nelayan kita karena solar melambung; ibu-ibu rumah tangga karena harga sembako tak terjangkau. Pengalaman saya di PBB mengajarkan satu hal: negara yang tidak bisa menjamin perutnya sendiri, akan selalu menjadi pion dalam papan catur kekuasaan orang lain.

Artinya, kekuatan sejati sebuah bangsa di masa depan tidak lagi dihitung dari hulu ledak nuklir atau jumlah kapal induk. Kekuatan sejati adalah kemampuan memberi makan rakyat sendiri. Kedaulatan pangan adalah benteng terakhir di ujung tanduk peradaban. Konflik hari ini adalah cermin paling jujur: ia menunjukkan bahwa hukum internasional bisa dibengkokkan, narasi bisa dibeli dan kedaulatan bisa diobral atas nama “kepentingan nasional” negara adidaya.

Kita tidak perlu ikut berperang, tetapi kita wajib belajar dari perang. Belajar bahwa ketergantungan adalah pintu masuk penjajahan model baru. Belajar bahwa lumbung pangan lebih strategis daripada gudang amunisi. Dari Bandung, kota yang pernah mengguncang dunia dengan semangat anti-kolonialisme, saya menutup tulisan ini dengan doa seorang prajurit purnawirawan: semoga perang segera berhenti. Semoga akal sehat dan keadilan mengalahkan keserakahan. Dan semoga suatu hari, dunia kembali dipimpin oleh negarawan, bukan oleh spekulan. Karena ketika dunia dipimpin oleh spekulan, segala-galanya akan diobral. Termasuk harga darah anak-anak bangsa, harga kedaulatan dan harga masa depan peradaban kita.

*Merdeka.****